Lompat ke isi

Febrian Alphyanto Ruddyard

Tambah pranala
Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas


Febrian Alphyanto Ruddyard
Ruddyard sebagai Utusan Tetap Indonesia untuk PBB di Jenewa, 2021
Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional ke-3
Mulai menjabat
21 Oktober 2024
PresidenPrabowo Subianto
MenteriRachmat Pambudy
Sebelum
Pendahulu
Lukita Dinarsyah Tuwo (2014)
Pengganti
Petahana
Sebelum
Utusan Tetap Indonesia untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa di Jenewa ke-16
Mulai menjabat
22 Desember 2021
PresidenJoko Widodo
Prabowo Subianto
Sebelum
Pendahulu
Hasan Kleib
Pengganti
Petahana
Sebelum
Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral, Kementerian Luar Negeri ke-14
Masa jabatan
15 September 2017 – 18 Desember 2021
PresidenJoko Widodo
Sebelum
Pendahulu
Hasan Kleib
Pengganti
Tri Tharyat
Sebelum
Informasi pribadi
Lahir4 Februari 1964 (umur 60)
Semarang, Indonesia
Suami/istri
Donna Widya
​
(m. 1990)​
Anak3
PendidikanUniversitas Padjajaran
University of Birmingham
Sunting kotak info
Sunting kotak info • L • B
Bantuan penggunaan templat ini

Febrian Alphyanto Ruddyard (lahir 4 Februari 1964) adalah seorang diplomat Indonesia.[1] Febrian Ruddyard telah menjabat sebagai Wakil Tetap Republik Indonesia (Watapri) untuk Kantor Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) di Jenewa, Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), dan Organisasi Internasional lainnya di Jenewa sejak Desember 2021.[2]

Febrian Ruddyard secara resmi dilantik menjadi Duta Besar Luar Biasa Berkuasa Penuh/Watapri oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, pada 25 Oktober 2021 di Istana Negara, Jakarta.[3]

Karier

[sunting | sunting sumber]

Duta Besar Luar Biasa Berkuasa Penuh/Wakil Tetap untuk PBB, WTO, dan Organisasi Internasional lainnya di Jenewa (2021-sekarang)

[sunting | sunting sumber]

Setelah menyampaikan surat kredensial kepada Direktur Jenderal Kantor PBB di Jenewa (UNOG), Y.M. Ibu Tatiana Valovaya, Duta Besar Ruddyard secara resmi memulai penugasannya di Jenewa. Selanjutnya, Febrian Ruddyard melaksanakan rangkaian kunjungan resmi kepada pimpinan kantor organisasi internasional di Jenewa, antara lain kepada Direktur Jenderal WTO, Direktur Jenderal WHO, Direktur Jenderal WIPO, Sekretaris Jenderal UNCTAD, Direktur Jenderal ILO, Sekretaris Jenderal ITU, dan Direktur Jenderal UPU.

Sebagai Wakil Tetap, Febrian A. Ruddyard memimpin Delegasi Republik Indonesia untuk perundingan dan negosiasi pada PBB, WTO, dan berbagai organisasi internasional lainnya di Jenewa yang bergerak dalam berbagai bidang, mulai dari Hak Asasi Manusia, perdagangan internasional, kesehatan global, pembangunan ekonomi, Hak Kekayaan Intelektual, perlucutan senjata, lingkungan hidup, telekomunikasi dan digital, perburuhan, kemanusiaan, parlemen, dan meteorologi.

Duta Besar Ruddyard telah terpilih dalam berbagai posisi strategis di organisasi internasional di Jenewa, antara lain:

  1. Wakil Presiden Dewan HAM PBB tahun 2024
  2. Presiden Trade Development Board (TDB) of the United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) periode 2023-2024
  3. Presiden Fifth Session of the Intergovernmental Experts on E-Commerce and the Digital Economy (IGE on E-Commerce) of the United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) 2022
  4. Ketua Working Group on Situation (WGS) of the United Nations Human Rights Council 2022
  5. Ketua Support Group of the United Nations Disaster Risk Reduction (UNDRR) periode 2022 - 2023
Duta Besar Febrian menyampaikan briefing terkait persiapan pelaksanaan 10th World Water Forum 2024 yang akan diadakan di Bali pada tahun 2024, kepada komunitas diplomatik dan perundingan lingkungan hidup di Jenewa

Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral (2017-2021)

[sunting | sunting sumber]

Sebelum penugasannya di Jenewa, Duta Besar Ruddyard menjabat sebagai Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia pada 2017-2021.[4] Selama menjabat sebagai Direktur Jenderal, Febrian sempat ditunjuk menjadi Gubernur Common Fund for Commodities (CFC),[5] Ketua Bersama Global Counter-Terrorism Forum (GCTF) Countering Violent Extremism Working Group (CVE WG), dan Ketua Bersama Senior Official Meeting (SOM) of the Bali Process.[6]

Selama masa kepemimpinannya pada Direktorat Jenderal Kerja Sama Multilateral, Febrian Ruddyard telah memimpin tim kampanye Republik Indonesia pada pencalonan berbagai posisi strategis di berbagai organisasi internasional, antara lain:

  1. Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan (DK) Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) periode 2019-2020.[7][8][9]
  2. Anggota Dewan HAM Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) periode 2020-2022.[10][11]
  3. Anggota Dewan Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) periode 2021-2023.[12]
  4. Anggota Dewan Organisasi Maritim Internasional (IMO) periode 2020-2021 dan 2018-2019.[13]
  5. Anggota Badan Eksekutif Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNESCO) periode 2017-2021.

Penugasan Sebelumnya

[sunting | sunting sumber]

Duta Besar Ruddyard bergabung pada korps Diplomatik Republik Indonesia pada tahun1990 dan menjadi bagian dari Sekolah Dinas Luar Negeri (SEKDILU) Angkatan XVI (16). Selama bertugas, Febrian Ruddyard memiliki pengalaman kerja dalam berbagai isu dan posisi, antara lain sebagai Direktur Timur Tengah (TimTeng), Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika, pada 2013-2014[14] dan Direktur Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata (KIPS), Direktorat Jenderal Multilateral, pada 2010-2013.[15]

Pada tahun 2015-2017, Febrian menjabat sebagai Wakil Kepala Perwakilan RI (Deputy Chief of Mission) pada Kedutaan Besar Republik Indonesia/Perutusan Tetap Republik Indonesia di Wina, Austria (KBRI/PTRI Wina). Penugasan Febrian pada perwakilan RI di luar antara lain meliputi Perutusan Tetap Republik Indonesia (PTRI) di New York, Amerika Serikat,[16] Kedutaan Besar Republik Indonesia di Canberra, Australia[17] dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Riyadh, Arab Saudi. Duta Besar Ruddyard juga menjabat sebagai Koordinator Gerakan Non-Blok (GNB) untuk isu perlucutan senjata di Markas PBB, New York pada 2007-2010.

Publikasi

[sunting | sunting sumber]
  1. Protecting human rights in Myanmar: Mission (not) impossible[18]
  2. Reviving Bandung 1955 spirit: G77 journey to equitable South[19]
  3. Why protection of genetic resources and traditional knowledge matters[20]
  4. Indonesia's election diplomacy matters[21]
  5. Blended finance to help reach development goals in Indonesia[22]
  6. Navigating MIKTA group to cross-regionalism[23]
  7. Good governance diplomacy[24]
  8. Why the WTO remains relevant for Indonesia[25]
  9. Why care about global migration?[26]
  10. Memajukan Perdamaian Berkelanjutan[27]
  11. Indonesia Fokus pada Tantangan dan Koherensi Pemenuhan HAM[28]
  12. Indonesia Seeks Negotiations on Binding Rules on AI-Driven Weapons[29]
  13. The long and winding road of WTO dispute settlement reform[30]
  14. Navigating the paradox: Palestinian rights on the Anniversary of human rights declaration[31]
  15. Tata Kelola AI Global: Wacana dan Tantangan bagi Indonesia[32]
  16. Turning disagreement into pandemic agreement
  17. How Indonesia can reduce distrust in Conference on Disarmament
  18. Indonesia's critical mineral downstream: A beacon for equitable development
  19. WTO at crossroads: Making sense of 13th ministerial conference

Latar Belakang Pribadi

[sunting | sunting sumber]

Duta Besar Ruddyard mendapatkan gelar Master of Arts in International Studies dari University of Birmingham (Inggris) dan Sarjana Ilmu Politik dalam bidang Hubungan Internasional dari Universitas Padjajaran (Bandung). Febrian lahir di Semarang dan tumbuh besar di Bandung dan Singapura. Febrian telah menikah dan memiliki tiga anak laki-laki.

Referensi

[sunting | sunting sumber]
  1. ^ Kementerian Luar Negeri, Republik Indonesia. "Perutusan Tetap Republik Indonesia untuk PBB, WTO, dan Organisasi-Organisasi Internasional lainnya di Jenewa Republik Federasi Swiss". Kemlu RI. Diakses tanggal 13 Oktober 2023. 
  2. ^ UN Geneva (22 Desember 2021). "New Permanent Representative of Indonesia Presents Credentials to the Director-General of the United Nations Office at Geneva". United Nations Geneva. Diakses tanggal 13 Oktober 2023. 
  3. ^ Kementerian Luar Negeri, Republik Indonesia (25 Oktober 2021). "17 Kepala Perwakilan Indonesia Resmi Dilantik Hari Ini". Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Diakses tanggal 13 Oktober 2023. 
  4. ^ Romandhon, author (15 September 2017). "Enam Petinggi Utama Kementrian Luar Negeri Indonesia Dilantik". Nusantara News. Diakses tanggal 13 Oktober 2023. 
  5. ^ Commond Fund for Commodities. "Commond Fund for Commodities: Member States". Commond Fund for Commodities. Diakses tanggal 13 Oktober 2023. 
  6. ^ Global Forum of Migration and Development. and https://www.homeaffairs.gov.au/foi/files/2018/fa180900219-documents-released.PDF "Global Forum of Migration and Development" Periksa nilai |url= (bantuan) (PDF). Global Forum of Migration and Development. Diakses tanggal 13 Oktober 2023. 
  7. ^ United Nations (8 Juni 2018). "Germany, Indonesia, South Africa, Dominican Republic, Belgium, elected to Security Council". United Nations. Diakses tanggal 13 Oktober 2023. 
  8. ^ Security Council Report. "Security Council Report" (PDF). Security Council Report. Diakses tanggal 13 Oktober 2023. 
  9. ^ "2018 United Nations Security Council election". Wikipedia. Diakses tanggal 13 Oktober 2023. 
  10. ^ United Nations, United Nations. "Elections and Appointments". United Nations. Diakses tanggal 13 Oktober 2023. 
  11. ^ yourHRC (16 Oktober 2019). "2019 elections to the UN Human Rights Council". yourHRC. Diakses tanggal 13 Oktober 2023. 
  12. ^ Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (17 Juni 2020). "Indonesia terpilih sebagai Anggota ECOSOC 2021 – 2023". Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Diakses tanggal 13 Oktober 2023. 
  13. ^ International Maritime Organization (29 November 2019). "The Assembly of the International Maritime Organization has elected the Members of its Council for the 2020-2021 biennium". International Maritime Organization. Diakses tanggal 13 Oktober 2023. 
  14. ^ DPR RI. DPR RI (PDF) https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/KORPOLKAM-13-4a3eca2981f3749f6660fb1aff6490a3.pdf. Diakses tanggal 13 Oktober 2023.  Tidak memiliki atau tanpa |title= (bantuan)
  15. ^ Bali Process. Bali Process (PDF) https://news.baliprocess.net/UserFiles/baliprocess/File/AHG%20Progress%20Report%20-%20final%20signed.pdf. Diakses tanggal 13 Oktober 2023.  Tidak memiliki atau tanpa |title= (bantuan)
  16. ^ United Nations. United Nations (PDF) https://www.un.org/en/conf/npt/2007/npt_conf.2010_pc.I_misc.1.pdf. Diakses tanggal 13 Oktober 2023.  Tidak memiliki atau tanpa |title= (bantuan)
  17. ^ FAO (2 Juli 2004). "PROGRAMME MIXTE FAO/OMS SUR LES NORMES ALIMENTAIRES COMMISSION DU CODEX ALIMENTARIUS". FAO. Diakses tanggal 13 Oktober 2023.  line feed character di |title= pada posisi 52 (bantuan)
  18. ^ Post, The Jakarta. "Protecting human rights in Myanmar: Mission (not) impossible". The Jakarta Post (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2023-10-13. 
  19. ^ Post, The Jakarta. "Reviving Bandung 1955 spirit: G77 journey to equitable South". The Jakarta Post (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2023-10-13. 
  20. ^ Post, The Jakarta. "Why protection of genetic resources and traditional knowledge matters". The Jakarta Post (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2023-10-13. 
  21. ^ Post, The Jakarta. "Indonesia's election diplomacy matters". The Jakarta Post (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2020-11-09. 
  22. ^ Post, The Jakarta. "Blended finance to help reach development goals in Indonesia". The Jakarta Post (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2023-10-13. 
  23. ^ Post, The Jakarta. "Navigating MIKTA group to cross-regionalism". The Jakarta Post (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2023-10-13. 
  24. ^ Post, The Jakarta. "Good governance diplomacy". The Jakarta Post (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2023-10-13. 
  25. ^ Post, The Jakarta. "Why the WTO remains relevant for Indonesia". The Jakarta Post (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2023-10-13. 
  26. ^ Post, The Jakarta. "Why care about global migration?". The Jakarta Post (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2023-10-13. 
  27. ^ "Memajukan Perdamaian Berkelanjutan - Presiden Dewan Keamanan PBB Indonesia Agustus 2020 | Narasumber: Febrian A. Ruddyard Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral. Dr. Dian Triansyah Djani, SE, MA. Duta Besar/Wakil Tetap RI untuk PBB di New... | By Beritasatu | Facebook". www.facebook.com. Diakses tanggal 2023-10-13. 
  28. ^ Hardianto, B. Josie Susilo (2019-10-18). "Indonesia Fokus pada Tantangan dan Koherensi Pemenuhan HAM". kompas.id. Diakses tanggal 2023-10-13. 
  29. ^ "Indonesia Seeks Negotiations on Binding Rules on AI-Driven Weapons". Jakarta Globe. Diakses tanggal 2023-10-26. 
  30. ^ Post, The Jakarta. "The long and winding road of WTO dispute settlement reform". The Jakarta Post (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2023-11-22. 
  31. ^ Post, The Jakarta. "Navigating the paradox: Palestinian rights on the anniversary of human rights declaration". The Jakarta Post (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2023-12-09. 
  32. ^ RUDDYARD, FEBRIAN (2023-12-13). "Global AI Governance: Discourse and Challenges for Indonesia". kompas.id. Diakses tanggal 2023-12-13. 
Diperoleh dari "https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Febrian_Alphyanto_Ruddyard&oldid=26450661"