| dbo:abstract
|
- The Natsir Cabinet (Indonesian: Kabinet Natsir) was the first cabinet formed after the dissolution of the United Republic of Indonesia and returned to the Unitary State of the Republic of Indonesia. This cabinet was in charge from 6 September 1950 – 20 March 1951. Mohammad Natsir was sworn officially on 7 September 1950 at Yogyakarta Palace by President Sukarno as The First Prime Ministry of Indonesia. During this cabinet period, there were rebellions throughout Indonesia and domestic security issues, such as the DI / TII Movement, the Andi Azis Movement, the APRA Movement, and the RMS Movement. Negotiations on the West Irian issue have also been initiated but met a dead end. On 22 January 1951, the parliament delivered a motion of distrust and won, which resulted in Prime Minister Natsir to returned his mandate to the President on 21 March 1951. Another cause was the acceptance of Hadikusumo, which proposed the dissolution of all DPRDs that had been formed. According to the government, the motion was not possible because of formal legal reasons. (en)
- Kabinet Natsir adalah kabinet pertama yang dibentuk setelah pembubaran negara Republik Indonesia Serikat, dan kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kabinet ini diumumkan pada 6 September 1950 dan bertugas sejak 7 September 1950 hingga 21 Maret 1951. Adapun Program Kabinet Natsir adalah sebagai berikut :
* Mempersiapkan dan menyelenggarakan Pemilihan Umum untuk Dewan Konstituante dalam waktu yang singkat.
* Mencapai konsolidasi dan menyempurnakan susunan Pemerintahan serta membentuk peralatan Negara yang bulat berdasarkan Pasal 146 di dalam Undang-Undang Dasar Sementara 1950.
* Menggiatkan berbagai usaha untuk mencapai keamanan dan ketenteraman.
* Mengembangkan dan memperkokoh kekuatan perekonomian rakyat sebagai dasar bagi pelaksanaan kegiatan perekonomian nasional yang sehat serta melaksanakan keragaman dan kesamarataan hak antara buruh dan majikan.
* Membantu pembangunan perumahan rakyat serta memperluas berbagai usaha untuk meningkatkan kualitas manusia dalam hal kesehatan dan kecerdasan.
* Menyempurnakan organisasi Angkatan Perang dan pemulihan mantan anggota-anggota tentara dan gerilya ke dalam masyarakat.
* Memperjuangkan dan mengusahakan penyelesaian masalah perebutan wilayah Irian Barat dalam waktu yang singkat. Pada masa kabinet ini, terjadi pemberontakan hampir di seluruh wilayah Indonesia dan masalah keamanan di dalam negeri, seperti Gerakan DI/TII, Gerakan Andi Azis, Gerakan APRA, dan Gerakan RMS. Perundingan masalah Irian Barat juga mulai dirintis, tetapi mengalami jalan buntu. Pada tanggal 22 Januari 1951, parlemen menyampaikan mosi tidak percaya dan mendapat kemenangan sehingga pada tanggal 21 Maret 1951, Perdana Menteri Natsir mengembalikan mandatnya kepada Presiden. Penyebab lainnya adalah diterimanya mosi yang mengusulkan dibubarkannya seluruh DPRD yang telah terbentuk. Menurut pemerintah, mosi tersebut tidak mungkin dilaksanakan karena alasan yuridis formil. (in)
- Het kabinet-Natsir was het eerste kabinet van de eenheidsstaat Indonesië na opheffing van de Verenigde Staten van Indonesië. Het kabinet-Natsir was daarmee de opvolger van zowel de regering van de Verenigde Staten van Indonesië als van het kabinet-Halim van de deelstaat Republiek Indonesië. Op 22 augustus 1950, enkele dagen na de uitroeping van de eenheidsstaat Indonesië, vroeg president Soekarno aan Mohammad Natsir van de Masjoemi-partij om een kabinet samen te stellen. De coalitie bestond uit verschillende partijen. Grote afwezige was de Indonesische Nationalistische Partij (PNI), die niet akkoord was gegaan met het in hun ogen te lage aantal ministers dat hen was toegewezen. (nl)
|
