Barisan Banteng Republik Indonesia

Barisan Banteng Republik Indonesia, Barisan Banteng atau disingkat BBRI adalah salah satu milisi terkuat di Indonesia pasca proklamasi. Pada akhir 1945, anggotanya melampaui angka 20.000 orang. Suatu jumlah yang hanya bisa dikalahkan oleh Hizboellah (Masyumi), Pesindo (Pemuda Sosialis Indonesia) dan Lasjkar Rakjat (Murba). Kendati didirikan oleh kaum nasionalis dan kerap dihubungkan dengan Partai Nasional Indonesia (PNI), pada kenyataannya BBRI bukanlah “milik seutuhnya” dari partai kaum nasionalis tersebut. Menurut Kemal Asmara Hadi, pada awal pendiriannya loyalitas BBRI lebih cenderung ditujukan kepada Sukarno.

Di tengah gelora permusuhan terhadap Sekutu yang ditiupkan oleh pemerintah militer Jepang, kaum nasionalis Indonesia mengajukan permohonan untuk membentuk suatu badan semi militer. Menurut Rushdy Hoesein, permohonan itu direspon secara cepat oleh Chuo Sangi In (Dewan Pertimbangan Pusat). Maka pada 1 November 1944 didirikan sebuah organ bernama Barisan Pelopor (Syuisyintai) yang ada di bawah kendali Djawa Hokokai.

Kendati disiapkan untuk menjalankan bela negara, namun dalam kenyataannya kegiatan Barisan Pelopor (BP) hanya difokuskan kepada upaya menggalang massa aksi dan upaya pengamanannya saat berlangsung pidato-pidato para tokoh nasionalis. Namun, struktur dan pengorganisasian BP bisa disebut sangat baik. Itu dibuktikan dengan berdirinya cabang-cabang BP hingga tingkat kawedanaan bahkan sampai tingkat kelurahan.

Sejarah mencatat peran besar BP dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Selain mengurusi hal-hal teknis, mereka pun terlibat dalam pengamanan Sukarno-Hatta.

Pada 16 Desember 1945, di bawah dr.Moewardi BP merubah namanya menjadi BBRI. Walaupun jumlah anggotanya melorot tajam dibanding saat masih bernama BP, namun BBRI dikenal sebagai milisi yang memiliki persenjataan lengkap dan jaringan paling kuat di pelosok Jawa dan Sumatera.

Wajar dengan kondisi seperti itu BBRI bisa bicara banyak di berbagai palagan, baik saat menghadapi militer Inggris maupun ketika berhadapan dengan militer Belanda. Salah satu contoh, pada awal 1946, BBRI pimpinan Soeroso secara heroik sempat membuat kalangkabut Batalyon 3/3 Gurkha Rifles di palagan Cianjur.

Namun menurut Kahin, melimpahnya persenjataan dan keberanian mereka kerap tidak dibarengi dengan penerapan disiplin yang bagus. Terlebih di BBRI, jumlah komandan yang cakap secara militer sangatlah sedikit. Otomatis itu menimbulkan lebih banyak masalah di lapangan.

Akhir April 1946, BBRI terlibat dalam kericuhan di Surakarta. Berawal dari adanya tuntutan PNI Surakarta yang meminta agar kekuasaan Sunan dicabut dan provinsi yang ia kuasai dimasukan ke dalam Republik dengan tingkat pemerintahan yang sama sebagaimana wilayah yang diperintah secara langsung. Beberapa hari kemudian, pasukan BBRI mengepung kepatihan dan gudang logistik milik Sunan.

Akibat kejadian tersebut,pada Mei 1946, Pemerintah Sjahrir menangkapi 12 pemimpin PNI dan BBRI, termasuk dr.Moewardi. Tentu saja BBRI tidak menerima penangkapan itu. Mereka lantas melakukan demonstrasi besar-besaran di Solo guna menuntut pembebasan pemimpin-pemimpin mereka. Aksi tersebut ditanggapi secara positif oleh pimpinan TRI (Tentara Republik Indonesia) Jenderal Soedirman dengan membebaskan 12 orang itu.

Secara politik, BBRI menganut pendirian “tak mengenal kompromi dengan Belanda”. Pilihan ini jelas membuat milisi bersimbol banteng kekar tersebut bersimpangan jalan dengan PNI, yang mendukung Perjanjian Linggarjati dan Perjanjian Renville laiknya sang patron: Presiden Sukarno.

Sebaliknya pendirian BBRI itu justru bertemu dengan para pendukung Tan Malaka yang berprinsip: Indonesia harus merdeka 100%. Maka bertempat di Surakarta, pada 25 Januari 1948,terbentuklah GRR (Gerakan Revolusioner Rakyat), suatu aliansi antara para nasionalis yang ada di BBRI dengan para Murbais (pendukung ide-ide politik Tan Malaka) dan kaum komunis di luar PKI (Partai Komunis Indonesia) pimpinan Musso.

Pembentukan GRR memantik konflik dengan FDR (Front Demokrasi Rakyat) yang di antaranya disponsori oleh PKI dan Pesindo. Puncak perseteruan terjadi kala dr.Moewardi (yang saat itu sudah menjadi Ketua GRR) diculik oleh sekelompok orang bersenjata pada 13 September 1948.

Hingga insiden di Madiun pecah enam hari kemudian, Moewardi tak kunjung muncul jua. Maka terjadilah “persekutuan aneh” saat secara bahu membahu GRR bersama Divisi Siliwangi (pasukan yang ditugaskan Hatta menumpas gerakan Musso cs) menghabisi kubu FDR tanpa ampun.

Usai Insiden Madiun 1948, nama BBRI secara perlahan mulai sirna dari pentas revolusi kemerdekaan. Itu terjadi karena sebagian anggotanya banyak bergabung dengan TNI (Tentara Nasional Indonesia). Sedang sisanya, mendirikan milisi-milisi lokal yang secara sentimentil masih terhubung dengan ide-ide BBRI, seperti Banteng Ketaton di wilayah Purwakarta atau Laskar Napindo (Nasionalis Pelopor Indonesia) di Sumatera Timur.^[1]