Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia

Artikel ini membutuhkan rujukan tambahan agar kualitasnya dapat dipastikan. Mohon bantu kami mengembangkan artikel ini dengan cara menambahkan rujukan ke sumber tepercaya. Pernyataan tak bersumber bisa saja dipertentangkan dan dihapus. Cari sumber: "Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia" – berita · surat kabar · buku · cendekiawan · JSTOR

Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia
Gambaran umum
Dibentuk	2001; 23 tahun lalu (2001)
Dasar hukum pendirian	Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2023
Bidang tugas	Komunikasi dan Digital
Slogan	Menuju Masyarakat Informasi Indonesia
Nomenklatur sebelumnya
Departemen Komunikasi dan Informatika (2005–2009) Kementerian Komunikasi dan Informatika (2009–2024)
Susunan organisasi
Menteri	Meutya Hafid
Wakil Menteri	Angga Raka Prabowo
Sekretaris Jenderal	Mira Tayyiba, S.T., M.S.E.E.
Inspektur Jenderal	Dr. Arief Tri Hardiyanto, M.B.A.
Direktur Jenderal
Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika	Dr. Ir. Ismail, M.T.
Penyelenggaraan Pos dan Informatika	Wayan Toni Supriyanto, S.T., M.M
Aplikasi Informatika	Hokky Situngkir
Informasi dan Komunikasi Publik	Prabunindya Revta Revolusi
Kepala Badan
Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Dr. Eng. Hary Budiarto, M.Kom.
Staf Ahli
Bidang Hukum	Prof. Dr. Henri Subiakto, S.H., M.A.
Bidang Komunikasi, dan Media Massa	Widodo Muktiyo
Bidang Teknologi	Mochamad Hadiyana
Alamat
Kantor pusat	Jalan Medan Merdeka Barat No. 9 Jakarta Pusat 10110 DKI Jakarta, Indonesia
Situs web	www.komdigi.go.id

Kementerian Komunikasi dan Digital (disingkat KOMDIGI atau KEMKOMDIGI^[1]) adalah Kementerian yang mengurusi bidang komunikasi dan digital. Kementerian Komunikasi dan Digital dipimpin oleh seorang Menteri Komunikasi dan Digital yang sejak tanggal 20 Oktober 2024 dijabat oleh Meutya Hafid.

Kementerian Komunikasi dan Informatika RI merupakan pembentukan kembali dari Departemen Penerangan RI, lembaga kementerian yang pernah ada di Indonesia. Pembentukan Departemen Penerangan ditandai dengan penetapan Mr. Amir Sjarifoeddin sebagai Menteri Penerangan oleh PPKI pada tanggal 19 Agustus 1945.^[2]

Saat Orde Lama dan Orde Baru, Departemen Penerangan banyak mengatur dan membina pers, media massa. televisi, film, radio, grafika, percetakan dan penerangan umum. Departemen Penerangan sendiri terdiri atas Direktorat Jenderal Penerangan Umum, Direktorat Jenderal Radio, Televisi, Film, Direktorat Jenderal Urusan Penyiaran dan Media Massa, Direktorat Jenderal Pembinaan Pers dan Grafika, serta memiliki instansi vertikal (Kantor Wilayah dan Kantor Dinas) sampai daerah dan memegang kendali TVRI, RRI, dan Kantor Berita Antara.

Ketika Reformasi meletus pada tahun 1998, dan salah satu tuntutannya yaitu kebebasan pers, Presiden B.J. Habibie membuat UU No. 40 Tahun 1999 mengenai Pers yang menghilangkan SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) yang selama ini menjadi 'momok' perusahaan pers selama Orde Baru. UU ini juga memperkuat Dewan Pers yang tadinya diketuai langsung ex-officio oleh Menteri Penerangan menjadi lembaga yang murni independen dari pemerintah dan berfungsi menjaga independensi pers. Pada tahun ini juga UU No. 36 Tahun 1999 mengenai Telekomunikasi yang menjadi dasar telekomunikasi dan internet Indonesia diundangkan dan dibentuk Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) yang masih menjadi wewenang Departemen Perhubungan saat itu.

Ketika Abdurrahman Wahid menjadi Presiden RI pada tahun 1999, Departemen Penerangan dan Departemen Sosial dibubarkan. Dalam penjelasan yang diberikan secara terbuka pada sidang paripurna DPR, pada pertengahan November 1999, Abdurrahman Wahid menegaskan bahwa pembubaran itu dilakukan semata-mata untuk efisiensi dan perampingan kabinet pemerintahan, sekaligus dalam rangka implementasi sepenuhnya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah.^[3] Selain itu juga pada tahun tersebut, Lembaga Sensor Film yang tadinya dikelola oleh Departemen Penerangan dialihkan ke lingkungan Departemen Pendidikan, yang nantinya setahun kemudian dialihkan kembali ke Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata.

Abdurrahman Wahid pun membentuk Badan Informasi Komunikasi Nasional (BIKN) sebagai lembaga pengganti Departemen Penerangan (Keppres No. 153 Tahun 1999), dengan Kepala BIKN setara Eselon 1a. Dengan ditetapkannya Keputusan Presiden tersebut, seluruh aset dan personil eks Dep. Penerangan Tingkat Pusat dialihkan kepada Badan Informasi dan Komunikasi Nasional; kecuali aset dan personil Direktorat Televisi, TVRI Stasiun Pusat Jakarta, Balai Pendidikan dan Pelatihan Televisi Jakarta, Direktorat Radio, Stasiun Radio Republik Indonesia Nasional Jakarta, Balai Pendidikan dan Pelatihan Radio Jakarta, Balai Elektronika dan Laboratorium Radio Jakarta, dan Maintenance Center Jakarta. Dalam rangka pelaksanaan Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, eks instansi vertikal Dep. Penerangan termasuk seluruh aset dan personilnya dialihkan menjadi Perangkat/Dinas Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota, kecuali TVRI Stasiun Daerah, TVRI Stasiun Produksi, TVRI Sektor dan Satuan Transmisi, Stasiun Radio RI Regional I dan II, Multimedia Training Center Yogyakarta, serta Maintenance Center Medan dan Makassar.^[4]

Pada masa kepemimpinan Presiden Megawati, dibentuk Kementerian Negara Komunikasi dan Informasi pada tahun 2001. Saat itu yang ditunjuk sebagai Menteri Negara adalah Syamsul Mu'arif. Selain itu juga dibentuklah Lembaga Informasi Nasional (LIN). LIN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan dibidang pelayanan informasi nasional. Selain itu, saat itu wewenang Kominfo dalam hal konten penyiaran dialihkan ke lembaga independen baru bernama Komisi Penyiaran Indonesia yang didirikan melalui UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Berdasarkan UU tersebut juga, status TVRI serta RRI diubah menjadi Lembaga Penyiaran Publik yang bersifat independen, netral, tidak komersial dan melayani masyarakat. Kantor Berita Antara diubah juga menjadi Perusahaan Umum (Perum).

Ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjabat pertama kali sebagai Presiden, ia menggabungkan Kementerian Negara Komunikasi dan Informasi, Lembaga Informasi Nasional, dan Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi yang berasal dari Departemen Perhubungan dan ditambahkannya direktorat jenderal baru yaitu Direktorat Jenderal Aplikasi Telematika. Lembaga Informasi Nasional dipecahnya menjadi dua yaitu Ditjen Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi dan Badan Informasi Publik. Hasil seluruh penggabungan ini bernama Departemen Komunikasi dan Informatika (Depkominfo). Pada tahun 2008 juga dibentuk mitra baru Kominfo yaitu Komisi Informasi yang dibentuk berdasarkan UU No. 14 Tahun 2008 mengenai Keterbukaan Informasi Publik. Undang-undang baru untuk Internet yaitu UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan amanah untuk penyehatan PT Pos Indonesia melalui UU No. 38 Tahun 2009 tentang Pos juga mewarnai Depkominfo tahun-tahun ini.

Pada tahun 2009 ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memimpin Kabinet Indonesia Bersatu II, Depkominfo diubah menjadi Kementerian Komunikasi dan Informatika, dengan dipecahnya Ditjen Pos dan Telekomunikasi menjadi Ditjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika serta Ditjen Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika. Ditjen Aplikasi Telematika berubah nama menjadi Ditjen Aplikasi Informatika. Sedangkan Ditjen Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi dan Badan Informasi Publik dilebur kembali menjadi Direktorat Jenderal Informasi Komunikasi Publik. Struktur ini masih berlaku sampai saat ini.

Merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2023, Kementerian Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kementerian Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya dan perangkat pos dan informatika, penyelenggaraan pos dan informatika, penata kelolaan aplikasi informatika, pengelolaan informasi dan komunikasi publik;
2. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika;
3. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Komunikasi dan Informatika;
4. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika;
5. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan pengelolaan sumber daya dan perangkat pos dan informatika, penyelenggaraan pos dan informatika, penata kelolaan aplikasi informatika, pengelolaan informasi dan komunikasi publik;
6. pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia komunikasi dan informatika; dan
7. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika.^[6]

Struktur organisasi Kementerian Komunikasi dan Informatika berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 22 tahun 2023^[7] adalah:^[8]

Pimpinan

• Menteri Komunikasi dan Informatika
• Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika

Sekretariat

• Sekretariat Jenderal
  • Biro Perencanaan
  • Biro Kepegawaian dan Organisasi
  • Biro Keuangan
  • Biro Hukum
  • Biro Umum
  • Biro Hubungan Masyarakat

Inspektorat

• Inspektorat Jenderal
  • Sekretariat Inspektorat Jenderal
  • Inspektorat I
  • Inspektorat II
  • Inspektorat III
  • Inspektorat IV

Direktorat Jenderal

• Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika
  • Sekretariat Direktorat Jenderal
  • Direktorat Penataan Sumber Daya
  • Direktorat Operasi Sumber Daya
  • Direktorat Pengendalian Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika
  • Direktorat Standardisasi Perangkat Pos dan Informatika
• Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika
  • Sekretariat Direktorat Jenderal
  • Direktorat Pos
  • Direktorat Telekomunikasi
  • Direktorat Penyiaran
  • Direktorat Pengembangan Pita lebar
  • Direktorat Pengendalian Pos dan Informatika
• Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika
  • Sekretariat Direktorat Jenderal
  • Direktorat Tata Kelola Aplikasi Informatika
  • Direktorat Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan
  • Direktorat Ekonomi Digital
  • Direktorat Pemberdayaan Informatika
  • Direktorat Pengendalian Aplikasi Informatika
• Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik
  • Sekretariat Direktorat Jenderal
  • Direktorat Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik
  • Direktorat Informasi dan Komunikasi Publik, Hukum, dan Keamanan
  • Direktorat Informasi dan Komunikasi Perekonomian dan Maritim
  • Direktorat Informasi dan Komunikasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
  • Direktorat Pengelolaan Media

Badan

• Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
  • Sekretariat Badan
  • Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya, Perangkat, dan Penyelenggaraan Pos dan Informatika
  • Pusat Penelitian dan Pengembangan Aplikasi Informatika dan Informasi dan Komunikasi Publik
  • Pusat Pengembangan Profesi dan Sertifikasi
  • Pusat Pendidikan dan Pelatihan

Staf Ahli

• Staf Ahli Bidang Hukum
• Staf Ahli Bidang Sosial, Ekonomi, dan Budaya
• Staf Ahli Bidang Komunikasi, dan Media Massa
• Staf Ahli Bidang Teknologi

Pusat

• Pusat Data dan Sarana Informatika
• Pusat Kelembagaan Internasional

Pada tahun 2020, Direktur Jenderal Aptika Semuel Abrijani Pangerapan dan Johnny G. Plate memperkenalkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 yang mewajibkan perusahaan asing untuk mendaftar di bawah daftar Penyelenggara Sistem Elektronik yang dapat memberi pemerintah akses ke informasi pribadi warga negara dan mengancam perusahaan untuk memblokir akses dari negara jika perusahaan tidak mendaftar. Peraturan Menteri tersebut direvisi dan disahkan pada tahun 2021.^[9] Pada Juli 2022, larangan peredaran diterapkan untuk beberapa situs web terkenal seperti PayPal, Epic Games, Steam, Origin, dan Yahoo!, serta permainan video seperti Counter-Strike: Global Offensive dan Dota 2 karena tidak terdaftar di bawah peraturan menteri tersebut.^[10][11][12]

Pusat Data Nasional (PDN) merupakan fasilitas pusat data untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data. Sebagai solusi sementara menunggu selesainya pembangunan PDN, pemerintah telah membangun Pusat Data Nasional Sementara (PDNS). Tanggal 17 Juni 2024, Layanan Kemkominfo PDNS, yang bertempat di Surabaya diserang oleh ransomware Brain Cipher. Aktivitas berbahaya tersebut terjadi pada tanggal 20 Juni pukul 00.54 WIB, serangan siber ini telah mengganggu operasional 239 instansi pengguna. Terhitung 30 kementerian/lembaga, 15 provinsi, 148 kabupaten, dan 48 kota terdampak secara langsung. Anggota Komisi I DPR RI menyayangkan Kemkominfo yang tidak melakukan pencadangan data lembaga negara di Pusat Data Nasional (PDN). Tanggal 4 Juli 2024, Dirjen Aptika Kementerian Kominfo Semuel Abrijani Pangerapan mengundurkan diri, dengan alasan merasa bertanggung jawab atas peretasan terhadap server PDNS. ^{[13][14][15][16][17][18]}

Sebanyak 11 orang, termasuk pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), ditangkap terkait kasus kolusi dengan situs judi online. Alih-alih memblokir, pegawai Komdigi justru 'membina' sekitar 1.000 situs judi dengan imbalan Rp 8,5 juta per situs. Penggeledahan dilakukan di kantor pusat dan 'kantor satelit' Komdigi di Bekasi, di mana ditemukan bukti berupa laptop dan perangkat lainnya. Menkomdigi Meutya Hafid berkomitmen untuk bersih-bersih internal dan memperkuat pakta integritas guna memberantas judi online sesuai arahan Presiden Prabowo.^[19]

• Kementerian Indonesia
• Dewan Pers
• Badan Siber dan Sandi Negara
• Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia
• Komisi Penyiaran Indonesia
• Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional
• Lembaga Sensor Film
• Lembaga Penyiaran Publik
• Komisi Informasi
• PT Pos Indonesia
• PT Telkom Indonesia
• LKBN Antara
• Gerakan Nasional 1000 Startup Digital
• Startup Studio Indonesia

• (Indonesia) Situs web resmi Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia