Kota Depok

Ketika zaman Hindia Belanda, masa pendudukan Jepang, hingga kemerdekaan Indonesia, wilayah Depok terpisah dalam tiga kawedanan yang berbeda di Kabupaten Bogor, diantaranya.^[6][7]

• Kawedanan Parung^[8]
  • Kecamatan Depok
    • Desa Pancoran Mas
    • Desa Beji
  • Kecamatan Limo
    • Desa Limo
    • Desa Cinere
    • Desa Gandul
  • Kecamatan Parung
    • Desa Bojongsari
    • Desa Sawangan
• Kawedanan Jonggol^[9]
  • Kecamatan Cimanggis
    • Desa Tapos
• Kawedanan Cibinong
  • Kecamatan Cipayung
  • Kecamatan Sukmajaya

Pada tahun 1898, 1909, dan 1933, Kecamatan Depok berada di bawah kawedanan Parung tersebut masuk ke dalam suatu distrik yang berpusat di Parung, Afdeling Buitenzorg.^[10][11][12] Setelah dihapusnya kawedanan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 22 tahun 1963,^[13] Kecamatan Depok setelah dihapusnya sistem kawedanan saat itu terdiri dari 11 desa, yaitu Depok, Depok Jaya, Pancoran Mas, Mampang, Rangkapan Jaya, Rangkapan Jaya Baru, Beji, Kemirimuka, Pondokcina, Tanahbaru, dan Kukusan.^[14]

Depok pernah menjadi pusat Residensi Ommelanden van Batavia atau Keresidenan Daerah sekitar Jakarta berdasarkan Keputusan Gubernur Batavia yaitu en Ommelanden per tanggal 11 April 1949 Nomor Pz/177/G.R. yang dimuat di dalam Javasche Courant 1949 Nomor 31. Residensi ini membubarkan Regentschap Meester Cornelis yang terbentuk sejak 1925.^[15]

Meningkatnya arus urbanisasi pada era 1960-an hingga 1970-an, Jakarta di masa pemerintahan gubernur Ali Sadikin melakukan kajian dalam upaya perluasan wilayah.^[16] Saat itu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik memetakan wilayah-wilayah yang berada di sekitar Jakarta, seperti Kabupaten Bogor, Kabupaten Tangerang, dan Kabupaten Bekasi untuk menjadi sebuah kawasan baru yang dikembangkan. Menurut Ali Sadikin, gagasan tersebut akan memakai anggaran yang besar dan lebih dominan melibatkan pemerintah Jakarta.

Sebelumnya, pemerintah lebih dulu berinisiatif memperluas wilayah Jakarta hingga Ciawi, Cibinong, Bekasi, dan Tangerang. Oleh karenanya, Ali menugaskan jajarannya untuk mengkaji perluasan wilayah Jakarta. Alhasil, wilayah Cibinong, Bekasi, dan Depok dianggap strategis dan berpeluang untuk bergabung dengan Jakarta. Hal inilah yang menjadi cikal bakal kawasan Jabodetabekjur.

Sebelum diusulkan menjadi kotamadya, Walikota Administratif Depok, Badrul Kamal mengajukan beberapa kecamatan di Kabupaten Bogor untuk bergabung dengan Depok. Pada saat itu, Kota Administratif Depok hanya memiliki tiga kecamatan, yaitu Pancoran Mas, Beji, dan Sukmajaya, di mana untuk membentuk sebuah kota diperlukan setidaknya enam kecamatan.^[17]

Kemudian, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor mengadakan pertemuan untuk membahas pemekaran Kota Depok dari Kabupaten Bogor. Badrul menerangkan peluang Depok menjadi kotamadya dari segi sosial, ekonomi, demografi, kebudayaan, politik, dan sebagainya.^[17] Hasil pertemuan tersebut dibahas kembali dalam sidang pleno dan menyetujui pembentukan Kota Depok. Sepuluh hari kemudian, hasil sidang pleno itu diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat dan pada akhirnya di tingkat pusat, yakni Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Kemudian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia akhirnya mengesahkan pembentukan Kota Depok bersamaan dengan Kota Cilegon pada tanggal 20 April 1999. Pengesahan undang-undang tersebut dikawal oleh tokoh masyarakat di Kota Depok. Seminggu setelahnya, Depok secara resmi berdiri sebagai kotamadya, sekaligus mengakhiri status sebagai kota administratif.^[4]

Beberapa kecamatan di Kabupaten Bogor, diantaranya Limo, Cimanggis, dan Sawangan, dimasukkan ke wilayah Kota Depok. Tidak hanya itu, desa-desa di Kecamatan Bojonggede digabungkan dengan Kecamatan Pancoran Mas, seperti Bojong Pondok Terong, Ratujaya, Pondok Jaya, Cipayung, dan Cipayung Jaya. Peresmian Kota Depok sekaligus melantik Badrul Kamal sebagai penjabat sementara Walikota Depok.^[17]

Pada tahun 2007, subwilayah di Kota Depok dimekarkan menjadi 11 kecamatan dan 63 kelurahan. Pemekaran tersebut disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok. Berikut merupakan daftar kecamatan dan kelurahan yang dimekarkan:

1. Kecamatan Bojongsari yang dimekarkan dari Kecamatan Sawangan, meliputi beberapa kelurahan, diantaranya Bojongsari Lama, Bojongsaribaru, Serua, Pondokpetir, Curug, Durenmekar, Pengasinan, dan Durenseribu.
2. Kecamatan Cilodong yang dimekarkan dari Kecamatan Sukmajaya, meliputi beberapa kelurahan, diantaranya Cilodong, Sukamaju, Kalibaru, Kalimulya, dan Jatimulya.
3. Kecamatan Cinere yang dimekarkan dari Kecamatan Limo, meliputi beberapa kelurahan, diantaranya Cinere, Gandul, Pangkalan Jati, dan Pangkalan Jati Baru.
4. Kecamatan Cipayung yang dimekarkan dari Kecamatan Pancoran Mas, meliputi beberapa kelurahan, diantaranya Cipayung, Cipayung Jaya, Ratujaya, Bojong Pondok Terong, dan Pondok Jaya.
5. Kecamatan Tapos yang dimekarkan dari Kecamatan Cimanggis, meliputi beberapa kelurahan, diantaranya Tapos, Leuwinanggung, Sukatani, Sukamaju Baru, Jatijajar, Cilangkap, dan Cimpaeun.

Bergabungnya Kota Depok ke wilayah Jakarta kembali diwacanakan oleh Mohammad Idris.^[18] Ia mencanangkan pembentukan Jakarta Raya seusai tidak lagi menjadi ibu kota Indonesia pada tahun 2024. Idris menuturkan bahwa Jakarta memiliki persamaan dengan daerah-daerah penyangganya, seperti Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan. Persamaan tersebut terkait dengan permasalahan-permasalahan yang ada, seperti kemacetan dan banjir, sehingga pembangunan dapat direalisasikan.

Secara geografis Kota Depok terletak pada koordinat 6° 19’ 00”–6° 28’ 00” Lintang Selatan dan 106° 43’ 00”–106° 55’ 30” Bujur Timur. Dengan luas wilayah sekitar 200,29 km², Depok merupakan daerah dataran rendah dengan ketinggian 50-140 mdpl dan kemiringan lerengnya kurang dari 15%. Depok dilalui sungai-sungai besar yaitu Sungai Ciliwung dan Sungai Pesanggrahan.^[19] Selain itu, ada juga 13 sub satuan wilayah aliran sungai dan 22 buah danau.

Secara administratif, Depok dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 15 tahun 1999 tentang terbentuknya Kota Depok dan Kota Cilegon. Pada tanggal 27 April 1999, Kota Administratif Depok dan Kota Administratif Cilegon berubah menjadi kotamadya. Batas sebelah utara Depok dengan Batavia ini tidak berubah setidaknya semenjak tahun 1933.^[10]

Kota Depok beriklim tropis dengan dua pola musim, yakni musim kemarau dan musim penghujan. Musim kemarau di Kota Depok biasanya berlangsung antara periode Juni hingga September, sedangkan musim penghujan terjadi antara periode Oktober hingga Mei dengan puncak musim penghujan biasanya terjadi antara bulan Januari dan Februari. Oleh karena wilayahnya di dataran rendah, suhu udara di wilayah Depok berkisar antara 23°C hingga 34°C.

Wali kota Depok saat ini dijabat oleh Mohammad Idris, didampingi wakil wali kota, Imam Budi Hartono. Idris dan Imam adalah pemenang pada pemilihan umum wali kota Depok 2020. Serah terima jabatan dari pelaksana tugas harian wali kota Depok, Sri Utomo, kepada Idris, disaksikan perwakilan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, di Ruang Rapat Paripurna, Gedung DPRD Kota Depok, Komplek Perkantoran Kota Kembang, Grand Depok City, Cilodong, Depok, Jawa Barat. Sementara itu, Imam tidak hadir dalam serah terima jabatan, karena dalam kondisi pemulihan kesehatan akibat terjangkit Covid-19, dan hanya mengikuti acara tersebut secara virtual.^[22][23]

Kemudian, pelantikan Idris dan Imam dilakukan oleh gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil pada 26 Februari 2021 secara terpisah. Idris dilantik di Gedung Merdeka Bandung, sementara Imam dilantik secara virtual.^[24]

Berikut ini adalah komposisi anggota DPRD Kota Depok berdasarkan asal partai politik dalam enam periode terakhir.

Daftar Kecamatan dan Kelurahan di Kota Depok, adalah sebagai berikut:

Karakteristik suku bangsa penduduk Kota Depok memiliki keberagaman. Berdasarkan data Sensus Penduduk Indonesia 2000, sebagian besar penduduk Kota Depok adalah orang Betawi, Jawa, dan Sunda. Jumlah yang signifikan juga berasal dari suku Batak dan Minangkabau. Keberagaman suku bangsa di Kota Depok memengaruhi perbedaan budaya dan adat istiadat masyarakat. Berikut adalah besaran penduduk Kota Depok berdasarkan suku bangsa sesuai data Sensus Penduduk tahun 2000;^[26]

Perkembangan Kota Depok dari aspek geografi, demografi maupun sumber pendapatan begitu pesat.^[27] Ada beberapa indikator yang dapat dipergunakan sebagai acuan tentang pertumbuhan ekonomi di Kota Depok, diantaranya:

1. Indeks daya beli masyarakat Depok semakin meningkat dan mengalami peningkatan dari 576,76 pada tahun 2006 menjadi 648,58 pada tahun 2010.^[28]
2. Capaian Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Depok meningkat dari 6,54% pada 2016 menjadi 7,28% pada 2017.^[29]
3. Terjadi peningkatan dari tahun ke tahun pada peranan sektor tersier, yaitu dari 50,42% pada tahun 2006 menjadi 58,92% pada tahun 2010.^[30]

Transportasi umum yang tersedia di Kota Depok, yakni KAI Commuter (  Commuter Line Bogor), LRT Jabodebek (  Lin Cibubur) di stasiun Harjamukti, layanan bus Transjakarta yang tersedia di Terminal Depok, Universitas Indonesia,^[33] serta layanan pengumpan bus Transpakuan, BisKita Trans Depok, layanan pengumpan bus Transjabodetabek, dan Mikrotrans juga tersedia di stasiun LRT Harjamukti.^[34] Ada juga layanan bus menuju atau dari Bandar Udara Internasional Soekarno–Hatta^[35], layanan bus Trans Grand Depok City, dan layanan bus Miniarta.^[36]

• Terminal Depok
• Terminal Jatijajar
• Terminal Kampung Sawah
• Terminal Citayam
• Terminal Sawangan
• Terminal Leuwinanggung^[37][38]

•   Stasiun Citayam
•   Stasiun Depok
•   Stasiun Depok Baru
•   Stasiun LRT Harjamukti
•   Stasiun Pondok Cina
•   Stasiun Pondok Rajeg
•   Stasiun Universitas Indonesia

Menurut data Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Depok tahun 2022, jumlah perumahan di Depok hingga kini ada sekitar 520 perumahan.^[39]

Depok memiliki 387 Masjid ^[40] dan 83 Musala, 33 Gereja Kristen Protestan, 5 Gereja Kristen Katolik, 2 Pura, 1 Wihara, dan 1 Klenteng yang tersebar di 11 kecamatan.^[41]

Kota Depok saat ini per tahun 2021-2022 sedang gencar-gencarnya melakukan pembangunan^[42] untuk membangun pusat sejarah, dikarenakan Depok dulunya memiliki kaitan dengan Hindia Belanda. Terbukti dengan adanya Yayasan Lembaga Cornelis Chastelein di Jalan Pemuda dan gereja-gereja berarsitektur Hindia Baru di sekitaran Depok Lama. Bahkan Duta Besar Belanda untuk Indonesia, Lambert Grijns,^[43] serius dalam menanggapi program penataan kawasan heritage yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Depok.^[44]

Wali kota Depok Mohammad Idris menyebutkan ada hampir 100 taman di Kota Depok atau lebih tepatnya sekitar 65 taman. Angka ini lebih banyak apabila dibandingkan dengan Kota Bandung yang terkenal memiliki berbagai macam taman dengan beragam konsep yang kreatif.^[45]

Pemerintah Kota Depok meresmikan 5 stadion diantaranya 4 stadion umum dan 1 stadion internasional. Stadion ini diresmikan dikarenakan minat pemuda terhadap sepak bola cukup tinggi terlebih di Kota Depok. Berikut beberapa stadion yang sudah diresmikan:

• Stadion Haji Abdul Malik
• Stadion Mahakam
• Stadion Merpati
• Stadion Mini Sukatani
• Stadion Universitas Indonesia

Catatan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional menyebutkan bahwa Depok sendiri di tahun 2022, merupakan salah satu kota di Provinsi Jawa Barat dengan persentase stunting terendah, yakni hanya sebesar 12,3%.^[46]

• Jalan Tol Jagorawi
• Jalan Tol Depok-Antasari
• Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta 2

• Pemerintah Kotapraja Jakarta Raya (Mei 1958), Sedjarah pemerintahan kota Djakarta, Jakarta: Pemerintah Kotapraja Jakarta Raya, diakses tanggal 24 Mei 2022 

• (Indonesia) Situs Web Resmi Kota Depok
• (Indonesia) Sejarah Kota Depok
• (Indonesia) Persebaran Data Arkeologi Depok Abad 17-19 M
• (Indonesia) Situs Rumah Minimalis Depok
• (Indonesia)Seni Budaya Kota Depok.