Bundesrat

Sebelum Bundesrat saat ini dibentuk, lembaga pendahulunya bernama Konvensi Federal Konfederasi Jerman (eksis pada tahun 1815-1848, 1851-1866). Konvensi Federal terdiri atas perwakilan-perwakilan dari negara-negara anggota konfederasi. Undang-undang Dasar Pertama dari Konfederasi Jerman mendaftar berapa banyak pemilih dari sebuah negara anggota untuk mendapatkan dua formasi kursi di Konvensi Federal. Konvensi Federal hanya bertindak sebagai sebuah lembaga instrumental saja tanpa adanya pembagian kekuasaan kepada lembaga ini. Konvensi Federal diketuai oleh perwakilan dari Austria.

Pada Revolusi tahun 1848, Konvensi Federal menyerahkan kekuasaanya kepada Pangeran Wali Kekaisaran^[4] dan kembali berfungsi pada tahun 1850/1851. Beberapa usaha untuk mencoba mereformasi Konfederasi termasuk mempertahankan Konvensi Federal dan menambahkan sebuah Parlemen dan sebuah Mahkamah. Sebagai hasil dari upaya reformasi ini, terbitlah UU Reformasi pada tahun 1863 yang mengenalkan sebuah lembaga yang bernama Bundesrath. Meskipun demikian peran dan fungsi dari lembaga-lembaga ini terhenti akibat bubarnya Konfederasi Jerman pada bulan Agustus 1866^[5].

Pada tanggal 1 Juli 1867, Konfederasi Jerman Utara didirikan. Dua lembaga legislatif baru dibentuk, yang pertama bernama Reichstag dengan para anggotanya dipilih oleh rakyat Jerman Utara, sedangkan satu lagi bernama Bundesrath. Kedua lembaga ini berfungsi sama seperti lembaga pendahulunya^[6]. Saat Konfederasi Jerman Utara beralih bentuk menjadi Kekaisaran Jerman pada tahun 1871, keberadaan Bundesrat tetap dipertahankan.

Meskipun para anggota Bundesrat ditunjuk oleh pemerintah negara bagian seperti sekarang ini, para delegasi Bundesrat yang asli—seperti yang ada di Reichsrat—biasanya adalah pegawai negeri berpangkat tinggi, bukan anggota kabinet. Bundesrat asli sangat kuat; setiap RUU membutuhkan persetujuannya, menyamainya dengan Reichstag yang dipilih oleh rakyat. Dengan persetujuan Kaisar, Reichstag dapat dibubarkan.

Pada revolusi tahun 1918, Lembaga revolusioner Rat der Volksbeauftragten (Dewan Perwakilan Rakyat) membatasi kekuasaan Bundesrat hanya berkisar pada urusan administrasi. Sebuah Staatenausschuss (Komite Negara-Negara Bagian) dibentuk sebagai akibat dari reformasi Jerman tetapi Lembaga ini tidak mempunyai kekuasaan resmi dalam proses pembuatan konstitusi yang baru. Dibawah Konstitusi Republik Weimar, Staatenausschuss digantikan oleh Reichsrat.

Reichsrat Republik Weimar (1919-1934) memiliki pengaruh yang kecil. Lembaga ini hanya berwenang untuk membeto ruu—yang bahkan hasil vetonya dapat digagalkan oleh Reichstag. Namun, dalam upaya untuk menggagalkan hasil veto dari Reichsrat tersebut, Reichstag membutuhkan mayoritas dua pertiga, yang terdiri dari banyak pihak yang berbeda pendapat. Jadi, dalam banyak kasus, RUU yang diveto oleh Reichsrat gagal karena kurangnya persatuan di antara partai-partai konstituen Reichstag. Reichsrat dihapuskan oleh undang-undang Sosialis Nasional pada tahun 1934, kira-kira setahun setelah Hitler berkuasa.

Dari tahun 1894 sampai 1933, Bundesrat/Reichsrat bersidang dalam satu bangunan yang sama dengan Reichstag yang dikenal dengan nama Reichstagsgebäude. Pada tahun 1949, Bundesrat dan Bundestag bersidang dalam satu lokasi gedung yang sama yaitu Gedung Bundeshaus di Bonn.

Pada tahun 2000, Bundesrat pindah ke Berlin dan sampai saat ini bersidang di Bekas Gedung Dewan Bangsawan Prussia.

Kewenangan dari Bundesrat berada dibawah Bundestag, dan memainkan sedikit peran vital dalam proses legislasi. Pemerintah Federal harus mempersembahkan semua inisiasi legislasi terlebih dahulu ke Bundesrat baru kemudian dapat diloloskan ke Bundestag.

Lebih lanjutnya Bundesrat harus menyetujui semua rancangan undang-undang yang mempengaruhi bidang kebijakan yang Hukum Dasar memberikan kekuasaan bersamaan kepada Länder dan untuk itu Länder harus mengelola peraturan federal. Persetujuan ini (Zustimmung) membutuhkan suara mayoritas dengan cara menggunakan suara "ya", sehingga koalisi anggota Bundesrat dari negara bagian dengan pendapat yang berbeda tentang sebuah RUU memilih—dengan abstainnya—menentang RUU tersebut secara efektif . Bundesrat telah meningkatkan tanggung jawab legislatifnya dari waktu ke waktu dengan berhasil memperdebatkan interpretasi yang luas, daripada interpretasi yang sempit, tentang apa yang merupakan rentang undang-undang yang mempengaruhi kepentingan Tanah. Pada tahun 1949, hanya 10% dari semua undang-undang federal, yaitu, yang secara langsung mempengaruhi Länder, memerlukan persetujuan Bundesrat. Pada tahun 1993 hampir 60% undang-undang federal membutuhkan persetujuan Bundesrat. Undang-Undang Dasar juga memberikan Bundesrat hak veto mutlak atas undang-undang tersebut.

Proses amandemen Undang-Undang Dasar juga membutuhkan persetujuan sebanyak dua pertiga suara dari masing-masing lembaga Bundesrat dan Bundestag yang oleh demikian memberikan Bundesrat suara absolut melawan perubahan UUD.

Bundesrat beranggotakan 69 perwakilan yang duduk di parlemen daerah sekaligus di pemerintahan daerah. Ketua Bundesrat dipilih secara bergilir dari perwakilan negara bagian untuk masa jabatan setahun dan disebut juga Perdana Menteri Negara Bagian. Anggota Bundesrat tidak boleh berasal dari partai oposisi. Dalam aturannya, setiap negara bagian memiliki jumlah perwakilan yang berbeda. Tergantung dari jumlah penduduk di negara bagian tersebut. Semakin banyak jumlah penduduknya maka semakin banyak perwakilannya di Bundesrat. Setiap negara bagian minimal mempunyai tiga perwakilan dan maksimal enam perwakilan.^[7][8] Adapun komposisinya sebagai berikut:

1. Negara bagian dengan penduduk di bawah 2 juta memiliki 3 perwakilan,
2. negara bagian dengan jumlah penduduk antara 2 juta hingga 6 juta memiliki 4 perwakilan,
3. negara bagian dengan jumlah penduduk antara 6 juta hingga 7 juta memiliki 5 perwakilan, dan
4. negara bagian dengan jumlah penduduk di atas 7juta memiliki 6 perwakilan

1. ^ Konrad, Reuter, (2003). Bundesrat und Bundesstaat : der Bundesrat der Bundesrepublik Deutschland (edisi ke-12. Aufl). Bonn. ISBN 3923706227. OCLC 249699197. 
2. ^ Kartawidjaja, Pipit R.; Aminuddin, M. Faishal (2015-02-15). Demokrasi Elektoral (Bagian II): Sistem dan Perbandingan Pemerintahan. Sindikasi Indonesia. ISBN 9786027045903. 
3. ^ Setiawan, Yuli. "Sistem Politik Republik Federal Jerman". Direktorat Pembinaan SMK. Diakses tanggal 2017-10-16. 
4. ^ Ralf Heikaus: Die ersten Monate der provisorischen Zentralgewalt für Deutschland (Juli bis Dezember 1848). Diss. Frankfurt am Main, Peter Lang, Frankfurt am Main et al., 1997, p. 48.
5. ^ Christopher Clark: Preußen. Aufstieg und Niedergang 1600–1947. DVA, München 2007, p. 624.
6. ^ Ernst Rudolf Huber: Deutsche Verfassungsgeschichte seit 1789. Vol. III: Bismarck und das Reich. 3rd edition. W. Kohlhammer, Stuttgart et al. 1988, p. 651.
7. ^ "Latar belakang". Facts about Germany. Diakses tanggal 2017-10-16. ^{[pranala nonaktif permanen]}
8. ^ Kartawidjaja, Pipit R.; Aminuddin, M. Faishal (2015-02-15). Demokrasi Elektoral (Bagian II): Sistem dan Perbandingan Pemerintahan. Sindikasi Indonesia. ISBN 9786027045903. 
9. ^ "Amtlicher Bevölkerungsstand am 31. Dezember 2015". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2008-12-01. Diakses tanggal 2018-10-28.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)